KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA

OPTIMALISASI PEKARANGAN DI DESA TUNJUNGAN

2011-11-30T23:53:00.001-08:00

Salah satu upaya untuk meningkatkan Ketahanan Pangan diwujudkan dalam program P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan). Dengan dana bansos 16 juta KWT Karya Sejahtera dusun Nglawungan, desa Tunjungan, kecamatan Tunjungan telah melaksanakan kegiatan optimalisasi pekarangan. Dana tersebut dipakai sebagai usaha pembibitanm penanaman umbi-umbian, buah-buajan,serta empon-empon. Selain itu juga dibuat kolam lele dari terpal sebanyak tujuh buah .

Bu Basinah (Ketua KWT Karya Sejahtera) di kolam bu Anik anggota KWT.

Bu Basinah dan suaminya sedang memberi pakan lele.

Bi Sujinah dan Bu Anik.

Lele di kolam terpal kelihatan sehat.

Pembibitan lombok jempling.

PANEN JAGUNG AYO MAKAN NASI JAGUNG

2011-11-21T23:34:00.001-08:00

LOMBA PANGAN LOKAL (B2SA)

2011-11-21T17:13:00.001-08:00

Dalam rangka memasyarakatkan makanan yang Bergizi Seimbang dan Aman maka Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora beserta Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora telah mengadakan lomba Cipta Menu B2SA berbasis pangan lokal. Lomba dilaksanakan tanggal 28 Juli 2011 dan diikuti oleh 16 Tim Penggerak PKK 16 Kecamatan di Kabupaten Blora. Sebagai Juara I Tim Penggerak PKK Kecamatan Kedung Tuban, Juara II Tim Penggerak PKK Kecamatan Jiken, Juara III Tim Penggerak PKK Kecamatan Blora, Juara Harapan I Tim Penggerak PKK Kecamatan Randublatung, Juara Harapan II Tim Penggerak PKK Kecamatan Banjarejo, Juara Harapan III Tim Penggerak PKK Kecamatan Ngawen.

                     Gambar 1: Tampak Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ny Umi Joko Nugroho
   Wakil Ketua TPP PKK Ny. Liesbu Nafi , Ketua Dharma Wanita Ny Ning Bambang S
dan Kepala kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Gundala Wejasena sedang
                      meninjau hasil lomba.

Gambar 2. Para Juara berpose bersama Sekda Blora Bambang Sulistya .

MONEV LDPM

2011-11-17T19:47:00.000-08:00

Bupati Blora Joko Nugroho sedang melakukan Monev LDPM bersama Asisten Pembangunan Ekonomi dan Kesra Setda Blora Pudiyatmo dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Gundala. Bupati menilai LDPM belum optimal dan harus bekerja lebih keras lagi.

LUMBUNG DESA SUMBEREJO KECAMATAN RANDUBLATUNG

2011-11-17T18:43:00.000-08:00

Salah satu upaya untuk mempertahanankan ketahanan pangan suatu wilayah adalah dengan ketersediaan pangan. Lumbung desa adalah salah satu upaya untuk mempertahankan ketersediaan pangan. Lumbung desa di Dukuhan Nglego, desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung adalah salah satu contohnya
.
One of the efforts to achieve food security is an area with food availability. Village barn is one of the efforts to maintain the availability of food. Dukuhan Nglego barn in the village, the village Sumberejo, District Randublatung is one example

Apresiasi Aparat Kegiatan Penguatan-LDPM

2011-03-18T20:44:00.000-07:00

Waktu dan Tempat

Kegiatan dilaksanakan pada

Hari : Senin s/d Rabu

Tanggal : 28 Februari s/d 2 Maret 2011

Tempat : Hotel Saphir Jl. Laksda Adisucipto

Yogyakarta.

II. Pendahuluan:

Kegiatan Penguatan LDPM merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah untuk memberdayakan Gapoktan agar Gapoktan sebagai organisasi petani dapat tumbuh dan berkembang menjadi “prime mover” bagi upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Kegiatan Penguatan-LDPM ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2009 dimana pada tahun 2009 Kabupaten Blora mendapatkan dua unit kegiatan yaitu di Gapoktan Ngalab Berkah Desa Jepangrejo Kecamatan Blora, Gapoktan Sidodadi Desa Jagong Kecamatan Kunduran dengan pemberian bantuan sosial masing-masing sebesar Rp 150 juta untuk tahap penumbuhan.

Pada Tahun 2010 untuk tahap penumbuhan mendapat 1 unit yaitu untuk Gapoktan Makmur desa Mojorembun kecamatan Menden dengan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 150. juta. Untuk tahap pengembangan Gapoktan Ngalab Berkah mendapat tambahan bansos lagi sebesar Rp 75 juta. Mestinya Gapoktan Sidodadi desa Jagong Kecamatan Kunduran juga mendapat tambahan bansos tetapi karena dalam verifikasi belum memenuhi syarat maka pemberian tambahan ditunda dan akan diluncurkan pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 untuk tahap penumbuhan Kabupaten Blora mendapat alokasi satu Gapoktan(baru dalam tahap verifikasi) dengan pemberian dana bansos sebesar Rp 150 juta. Selain itu Gapoktan Sidodadi desa Jagong Kecamatan Kunduran akan mendapat tambagah bansos sebesar Rp 75 juta, sebagai luncuran dari tahun 2010.

III. Tujuan:

a. Memperkuat modal usaha Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan)

b. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah Gapoktan.

c. Memperluas jejaring kerjasama pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya.

IV. Kriteria:

a. Memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang dikelola oleh petani dan masih aktif hingga saat ini.

b. Kelompok yang bersaangkutan tidak mendapat penguatan modal atau fasilitas lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau mendapat modal pada tahun-tahun sebelumnya (kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap dan saling mendukung).

c. Memiliki unit usaha distribusi/pemasaran dan/atau pengolahan (RMU, pengeringan, pembersihan, pengepakan) yang dikelola oleh petani dan masih aktif hingga saat ini.

d. Memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang berpengalaman ; dapat dipercaya, mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan pembelian / pengolahan / penyimpanan dan penjualan gabah / beras, dan / atau jagung sehingga memberikan keuntungan bagi unit usahanya serta mampu mengelola cadangan pangan melalui kerjasama dengan anggotanya.

e. Memiliki gudang sendiri atau hibah perorangan / pemerintah yang dapat digunakan untuk menampung / menyimpan gabah / beras, dan / atau jagung dan / atau pangan pokok lokal spesifik lainnya dengan kapasitas simpan 30 – 40 ton. Pengertian memiliki gudang sendiri, yaitu gudang yang dibangun oleh dan untuk kepentingan gapoktan perolehannya dapat dari pembelian dan / atau hibah yang berstatus sebagai aset gapoktan yang dibuktikan dengan :

· dokumen perikatan jual – beli lahan yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT) / Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.

· Surat hibah bangunan dari perorangan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh Camat / Notaris.

· Surat penyerahan hibah kepemilikian aset (bangunan) milik pemerintah daerah serta Surat Pernyataan Alih Fungsi Pemanfaatannya dari semula menjadi gudang penyimpanan pangan.

f. Memiliki lahan sendiri, atau hibah perorangan / pemerintah daerah, jika akan dibangun sarana penyimpanan (gudang) dengan menggunakan dana Bansos TA 2011 pada lahan tersebut. Pengertian memiliki lahan sendiri adalah lahan yang diperoleh dari pembelian bersama dan / atau hibah yang berstatus sebagai aset Gapoktan yang dibuktikan dengan :

· Dokumen perikatan jual beli lahan yang diketahui oleh Camat (selaku PPAT) / Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.

· Surat hibah lahan yang disetujui oleh ahli waris dan diketahui oleh Camat / Notaris.

· Surat penyerahan hibah kepemilikan aset (lahan milik) pemerintah daerah serta Surat Pernyataan Alih fungsi Pemanfaatannya dari semula menjadi lahan untuk membangun gudang penyimpanan pangan.

g. Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.

h. Memiliki komitmen untuk mengirimkan laporan mingguan secara rutin (setiap hari senin) dengan menggunakan SMS, ke Center dengan No. 081 380 829 555 dan laporan bulanan (secara tertulis) ke Badan / Kantor / Dinas / Unit kerja yang menangani ketahanan pangan di kabupaten / kota.

V. Dari kriteria yang sulit adalah syarat f, dimana Gapoktan harus mempunyai lahan sendiri untuk pembangunan gudang dan lantai jemur. Untuk ini maka kami mengharapkan hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten untuk Gapoktan pada tahap Prapenumbuhan, karena kegiatan Penguatan-LDPM ini akan berlanjut di tahun-tahun mendatang.

VI. Selanjutnya dengan program ini diharapkan semua desa memiliki lembaga ini yang dapat membeli gabah dari petani dengan harga HPP di saat harga gabah anjlok. Pada saat harga baik. LDPM membeli sesuai dengan harga pasar.

PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN OLEH PRESIDEN

2011-01-06T18:04:00.000-08:00

Ny. Sukilah Ketua KWT Budi Rahayu Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora mendapatkan penghargaan Ketahanan Pangan dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Istana Merdeka tanggal 3 Desember 2010.

PILKADA BLORA 2010

2010-05-31T21:37:00.000-07:00

Kabupaten Blora akan mengadakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 3 Juni 2010.

INFORMASI HARGA DI PASAR BLORA

2010-05-30T20:38:00.000-07:00

KONFERENSI DEWAN KETAHANAN PANGAN 2010 (24 Mei 2010)

2010-05-26T22:31:00.000-07:00

Gambar: Presiden menyerahkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Papua pada Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010

Berdasarkan arahan Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan pangan, masukan dari Menteri Pertanian, dan Menteri Dalam Negeri, maka hasil Konferensi Dewan Ketahanan Pangan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembangunan ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas dalam RPJMN 2010-2014, sehingga perlu adanya sinergisme dalam koordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/ kota yang perlu dijabarkan dalam rumusan kebijakan, langkah strategis, dan rencana aksi

2. Prioritas pembangunan ketahanan pangan pada masa datang perlu mendasarkan pada 9 isu strategis : (1) sinergisme penanganan pangan, energi dan kelestarian sumberdaya alam khususnya air untuk memantapkan ketahanan pangan, energi dan air secara berkelanjutan, (2) kemandirian pangan dengan menekankan pada 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi ), (3) sistem cadangan pangan dan distribusi pangan, (4) sistem logislik nasional yang efisien yang mendasarkan keunggulan komparatif daerah dan rantai suplai yang efisien; (5) penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan sebagai tindak lanjut diluncurkannya Peta ketahanan dan Kerentanangan Pangan Nasional, (6) stabilitas dan keterjangkauan harga, baik pada tingkat produsen maupun konsumen, (7) percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya pangan lokal, (8), monitoring system ketahanan pangan sebagai basis early warning system; dan (9) kajian-kajian akademik kebijakan ketahanan pangan khususnya tentang stabilitas dan keseimbangan kebutuhan dan pasokan berbasis sumberdaya lokal.

3. Sinergisme penanganan pangan, energi dan kelestarian sumberdaya air perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan. Penanganannya perlu menekankan sinergisme antara pemerintah pusat dan daerah dan dengan pihak swasta, serta sinergisme antar sektor seperti dengan PU dan perdagangan. Disamping itu isu food estate masih relevan untuk dikembangkan,d engan mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah serta penyediaan infrasturktur pendukungnya.

4. Program kemandirian pangan yang menekankan pada 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi) perlu dilakukan secara jelas dan terarah oleh daerah dengan master plan dan roadmap (tahapan tiap tahun) yang bersinergi dengan pemerintah pusat. Program ini perlu didukung dengan oleh adanya keperpihakan pada petani dalam bentuk kebijakan dalam aspek sarana produksi, kebijakan untuk menghadapi pasar global, industri besar, dan lembaga keuangan

5. Pengembangan sistem cadangan pangan dan distribusi pangan masih perlu dilakukan. Strategi pengembangan cadangan pangan adalah melalui pengembangan cadangan pemerintah daerah, pemerintah desa dan cadangan masyarakat. Pentingnya cadangan dan distribusi pangan yang efisien juga didasarkan atas adanya daerah-daerah yang terisolasi atau daerah-daerah dengan akses yang terbatas, serta adanya perubahan iklim yang terjadi.

6. Dalam rangka mendukung sistem logislik nasional yang efisien, maka daerah perlu mengembangkan produksi pangan sesuai dengan potensinya (mendasarkan keunggulan komparatif daerah). Disamping itu rantai suplai yang efisien perlu mendapat penanganan yang jelas seperti masalah system distribusi, sarana dan prasarana transportasi.

7. Peta ketahanan dan kerentanan pangan yang telah diluncurkan oleh DKP pusat perlu ditindak lanjuti. Penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan perlu mendapat prioritas di daerah karena Indonesia terikat dengan Millenium Development Goal (MDGs). Agar proritas penanganan daerah rawan pangan menjadi jelas dan terfokus, maka daerah perlu membuat peta ketahanan pangan dan kerentanan sampai tingkat kecamatan dan/desa.

8. Penanganan masalah stabilitas dan keterjangkauan harga perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Stabilitas harga pada waktu panen perlu dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan petani, serta stabilitas harga pada waktu tidak panen untuk melindungi konsumen.

9. Percepatan penganekaragaman pangan perlu segera dilakukan. Kunci utama yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan penelitian teknologi pangan yang mampu diaplikasikan di masyarakat. Di samping itu strategi untuk percepatan pengenekaragaman pangan dilakukan melalui : (A) Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, yang dilakukan melalui (1) Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat dan (2) Pendidikan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non-formal, dan (B) Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal, yang dilakukan melalui (1) Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya local, dan (2) Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

10. Pengembangan monitoring system ketahanan pangan perlu dikembangkan sebagai basis early warning system. Monotoring dilakukan pada aspek ketersediaan, distribusi dan harga pangan, konsumsi, dan akses pangan. Sistem monitoring perlu diupayakan bersinergis antara pusat dan daerah dan antar sektor.

11. Dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian-kajian akademik tentang kebijakan ketahanan pangan baik di daerah maupun pusat yang berkaitan dengan stabilitas keseimbangan pasar (ramalan produksi dan konsumsi)

PANEN BELUT DI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA

2010-04-06T22:33:00.000-07:00

Kantor Ketahanan Pangan kabupaten Blora telah menciptakan sumber gizi di halaman belakang kantornya, dengan menanam beberapa umbi2an, sayur-sayuran, buah-buahan,memelihara gurami di kolam dan memelihara belut dan lele di bak.

INFORMASI HARGA DI PASAR BLORA

2010-02-23T23:21:00.000-08:00

Per Kilogram

Beras biasa : Rp 5.500,-
Beras super : Rp 6.000,-
Beras ketan : Rp 8000,-
Gula impor : Rp 10.500,-
Gula lokal : Rp 11.000,-
Minyak botol : Rp 12.500,-
Minyak curah filma : Rp 11.000,-
Minyak curah : Rp 10.000,-
Cabe merah : Rp 8.000,-
Cabe rawit : Rp 8.000,-
Cabe ijo : Rp 6.000,-
Bawang putih : Rp 14.000,-
Bawang merah : Rp 10.000,-
Ayam kampung : Rp 25.000,-
Ayam potong : Rp 18.000,-
Daging kambing : Rp 50.000,-
Daging sapi : Rp 60.000,-
Tepung terigu : Rp 5.500,-
Ikan asin : Rp 6.000,-
Kacang tanah : Rp 12.000,-
Singkong : Rp 2.000,-
Ketela rambat : Rp 1.500,-
Ikan laut manyaran : Rp 12.000,-
Ikan laut anyaran : Rp 14.000,-
Ikan bandeng : Rp 14.000,-

LAUNCHING PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN WEBSITE KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA

2010-02-22T01:26:00.000-08:00

Dengan menabuh jedor milik kelompok Seni Jedor Kalurahan Karangjati, Bupati Blora Drs.RM. Yudhi Sancoyo MM. melaunching Percepatan Penganekaragaman Pangan di Kabupaten Blora sekaligus melaunching websit Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora. Selain itu juga dilakukan penebaran ikan nila di rawa Karangjati, ikan gurami di kolam Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, serta penanaman pohon sukun.

INFO HARGA BERAS

2010-02-21T06:43:00.000-08:00

Kradenan dan Kunduran:
1. Gabah kering panen (GKP): Rp 2.500,-/Kg
2. Beras di tingkat penggilingan: RP 4.900,- s/d Rp 5.300,-/Kg

Wilayah Panen:
1. Kecamatan Kunduran.
2. Kecamatan Ngawen sebagian.
3. Kecamatan Kradenan.
4. Kecamatan Kedungtuban.
5. Kecamatan Cepu.

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN

2010-02-18T16:27:00.000-08:00

Gabah Kering Panen dengan kadar air maksimum 25 % dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp 2.640,-/kg di petani, atau Rp 2.685,-/kg di penggilingan.
Gabah Kering Giling dengan kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp 3.300,-/kg di penggilingan, atau Rp 3.345,-/kg di gudang Bulog.
Beras dengan kadar air maksimum 14%, bulir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 5.060,-/kg di gudang Bulog.

RAPAT KONSOLIDASI PERCEPATAN PENGANEKARAKAMAN PANGAN

2010-02-10T08:33:00.000-08:00

Dalam rangka upaya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi bebrapa kegiatan melalui anggaran APBD dan APBN tahun 2010. Untuk itu telah dilaksanakan rapat Konsolidasi dengan tingkat kabupaten/kota pada:

Hari / Tanggal :Selasa, 9 Februari 2010

Waktu : Pukul, 09.00 s/d selesai.

Tempat : Ruang Sidang BKP Prov. Jateng.

Adapun hasil dari rapat konsolidasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, bahwa mewujudkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah bersama masyarakat. Secara makro kondisi ketahanan pangan Jawa Tengah tahun 2009 cukup mantap, sebagai salah satu indikatornya adalah beberapa komoditas pangan mengalami surplus yaitu beras 2,57 juta ton, jagung 1,8 juta ton, ubi kayu 816,8 ribu ton, ubi jalar 65,3 ribu ton, kacang tanah 133,3 ribu ton, kacang hijau 87, 9 ribu ton, gula 57,5 ribu ton, daging 55,5 ribu ton dan telur 19,9 ribu ton. Sedangan untuk beberapa komoditas masih mengalami defisit yaitu kedelai 598,9 ribu ton, ikan 9,6 ribu ton dan susu 209,9 ribu ton. Namun demikian secara mikro ketahanan pangan rumah tangga sebagian penduduk masih perlu mendapat perhatian terutama pada golongan penduduk yang kurang mampu yang pada umumnya kurang mempunyai ases pangan yang baik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui penganekaragaman pangan, yaitu proses pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan saja, tetapi memanfaatkan macam-macam bahan pangan. Penganekaragaman pangan ini terutama ditentukan oleh produksi pangan dan perkembangan teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan berbagai macam produk pangan olahan yang beranekaragam, aman dan bergizi.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dari aspek konsumsi pangan terlihat dari pencapaian skor PPH (Pola Pangan Harapan), skor PPH yang telah dicapai di Jawa Tengah tahun 2009 adalah 83,70, meningkat 0,44 dibanding tahun 2008. Sedang untuk Blora kor PPH adalah 88,8 Secara makro, pada tahun 2009 konsumsi energi dan protein penduduk Jawa Tengah berada diatas angka kecukupan gizi. Konsumsi energi telah mencapai 2.397 kkal/kap/hari dan protein mencapai 58,90 gr/kap/hari (AKG untuk konsumsi energi adalah 2000 kkal/kap/hari dan konsumsi protein adalah 52 gr/kap/hari).

PPH Jateng tahun 2009 memang sudah meningkat namun beberapa konsumsi kelompok pangan masih memerlukan perhatian antara lain konsumsi umbi-umbian (80,00%), pangan hewani (67 %), sayur dan buah (83,00%), khusus untuk konsumsi beras selama 5 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, untuk tahun 2008 konsumsi beras di Jawa Tengah 275,53 gram/kapita/hari (anjuran 275 gr/kap/hari), namun untuk konsumsi terigu terus mengalami kenaikan dari 9,7 gram/kapita/hari pada tahun 2002 meningkat menjadi 12,27 gram/kapita/hari pada tahun 2008. Jika diilustrasikan dengan penduduk Jawa Tengah yang mencapai 32 juta jiwa pada tahun 2008, maka kebutuhan konsumsi akan terigu dapat mencapai 3.926,4 ton. Dari ilustrasi ini menggambarkan betapa besar ketergantungan Jawa Tengah terhadap impor terigu yang akan menggerogoti perekonomian masyarakat Jawa Tengah 5 hingga 10 tahun kedepan. Saat singkong disingkirkan , bangsa ini menjadi pengimpor gandum, dimana setiap tahun 6 (enam) juta ton gandum didatangkan dari negara-negara maju, dengan bea masuk rendah bahkan 0 persen. Itu agar tepung terigu tetap ada dan mi instant tetap tersedia, padahal mi tidak hanya dapat dibuat dari tepung terigu saja tapi dapat dibuat dari tepung lainnya misalnya ubi, jagung, ganyong dan lainnya.

Dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, hal ini menunjukkan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan merupakan program yang strategis dalam upaya untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan dan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima dan cerdas, penganekaragaman konsumsi pangan dimaksudkan juga untuk pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) melalui pengembangan sumberdaya lokal. Dalam kabinet bersatu jilid II, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan menjadi program prioritas dan merupakan program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dari Departemen Pertanian.

Sesuai amanat dari PERPRES 22 tahun 2009 yang di Jawa Tengah sudah ditindaklanjuti dengan PERGUB nomor 41 tahun 2009, sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya skor PPH 88,11 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015, lebih rinci sasaran skor PPH yang ingin dicapai Jawa Tengah tahun 2010 adalah 88,11. Strategi yang ditempuh adalah pertama, internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan melalui advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi, kedua, pengembangan dan industri pangan local.

Dalam upaya mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan telah banyak upaya yang telah dilakukan antara lain pelatihan berbagai pengembangan pangan olahan berbahan baku lokal, pengembangan pekarangan, pengembangan preferensi pangan, lomba cipta menu pangan lokal untuk mengangkat citra pangan lokal, pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku industri olahan pangan, pemberian penghargaan kepada kelompok wanita yang telah berhasil dalam mengembangkan olahan pangan lokal dan menjadi penggerak dalam pengembangan olahan pangan lokal, kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah, lomba cipta menu pangan lokal untuk mengangkat citra pangan lokal dll. Pada tahun 2010 kegiatan tersebut masih terus kita kembangkan bahkan untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan mendapatkan respon yang positif dari DPRD Jawa Tengah, terlihat dari dukungan anggaran APBD provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Optimasi Pemanfaatan Pekarangan yang awalnya direncanakan 6 Kabupaten (12 paket) atas inisiasi dari DPRD ditingkatkan menjadi 20 Kabupaten (40 paket).

Selanjutnya untuk tercapainya sasaran yang ingin akan kami lakukan dengan:

1. Segera menindaklanjuti PERPRES Nomor 22 tahun 2009 dan PERGUB tahun 2009 dalam PERBUP/PERWALIKOTA, karena PERGUB/PERWALIKOTA ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Mempersiapkan kegiatan 2010 ini dengan sebaik-baiknya melalui konsolidasi dengan tingkat kecamatan dan desa, koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh sinergitas;

3. Fasilitasi kegiatan baik dari dana APBN maupun APBD Provinsi sangat terbatas, untuk itu perlu dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten/kota, partisipasi dari tokoh masyarakat, TP PKK dan elemen masyarakat lainnya;

4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berupa gerakan moral masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahamannya tentang arti pentingnya pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan potensi local.

KEGIATAN APBD I DAN APBN DI KABUPATEN BLORA

APBD :1. Analisis Pola Konsumsi.

2. B2SA SD/MI

APBN (TP) Diversifikasi Pangan.

APBN (DK) Publikasi dan Promosi

Kegiatan Analisis Pola Konsumsi dengan melatih petugas untuk melakukan survey untuk menentukan pph (Pola Pangan Harapan).

Kegiatan B2SA SD/MI yaitu kegiatan berupa memberikan makanan bergisi pada 1 SD atau MI di desa yang ada kegiatan Mandiri Pangan sebanyak 75 orang selama 60 hari.

Kegiatan TP Diversifikasi pangan dengan memerikan bantuan alat pembuat tepung ketela kepada KWT.

APBN (DK) Publikasi dan Promosi berupa:

Workshop Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.
Lomba Cipta Pangan Olahan Berbahan Pangan Lokal.
Gelar Pangan Lokal berbasis Sumberdaya Wilayah.
Pekan Pangan Lokal berbasis Sumberdaya Wilayah.

PELUNCURAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN OLEH MENTERI PERTANIAN

2010-02-05T19:00:00.000-08:00

MATARAM – Menteri Pertanian Suswono meluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Mataram, NTB, Sebtu (30/1). Secara simbolik Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA 2009) itu diserahkan Mentan kepada Gubernur NTB TGH Zainul Majni MA disaksikan Direktur World Food Program Indonesia Coco Usyiyama.

Merupakan hasil kerjasama Badan Ketahanan Pangan Deptan danWFP, kata Mentan, peta ketahanan dan kerentanan pangan itu diharapkan menjadi basis dalam penencanaan dan penentuan sasaran program pembangunan di suatu daerah, khususnya pemberdayaan masyarakat, kemandirian pangan dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 1: Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Drh. R. Gundala Wejasena MP bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Dr. Ir. Ahmad Suryana.

Gambar 2. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Drh. R. gundala Wejasena MP. bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Ir. Gayatri Indah Cahyani MP di depan stad BKP Jateng pada acara Peluncuran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

2009-07-18T09:07:00.000-07:00

RUMUSAN SIDANG REGIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN/KOTA WILAYAH JAWA DAN KALIMANTAN TAHUN 2009
TENTANG
OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN DAN AIR UNTUK
KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL
Semarang, 15 – 17 Juli 2009

Berdasarkan arahan dari nara sumber dan hasil pembahasan sidang regional pada tanggal 15-17 Juli 2009 di Semarang yang dihadiri oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/kota se Jawa dan Kalimantan, peserta sidang menyetujui untuk meneguhkan dan melanjutkan serta secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kesepakatan Bersama Bupati/Walikota selaku Ketua DKP kabupaten/kota tahun 2008. Rencana aksi untuk optimalisasi pemanfaatan lahan dan air untuk kemandirian pangan nasional adalah sebagai berikut :
1. Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian yang Berkelanjutan
a. Peningkatan Kapasitas produksi, melalui :
• Menetapkan komoditas unggulan wilayah sesuai dengan potensi agroekologi dan peluang pasar,
• Memanfaatkan lahan marginal dan lahan terlantar untuk produksi pangan yang bernilai ekonomi tinggi,
• Modernisasi pertanian melalui pemanfaatan mekanisasi dan alat pertanian baik pada tingkat pra panen dan pasca panen
• Memperlancar akses petani terhadap sarana produksi khususnya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, serta pengembangan pupuk dan obat-obatan organik.
• Penggunaan teknologi tepat guna melalui penggunaan bibit unggul, sarana produksi dan pengembangan support system perkreditan, pemasaran, serta peningkatan adopsi teknologi dengan perbaikan sistem penyuluhan dan Sekolah Lapang Petani
• Pemberdayaan petani melalui pendekatan partisipatif, dan terintegrasi secara multi disiplin dan lintas sektoral, disertai dengan pengembangan SDM dan kelembagaannya (kelompoktani, gapoktan, koperasi/badan usaha)
• Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan (jalan desa, pasar, irigasi, fasilitas air bersih, listrik dan komunikasi)
• Perluasan areal tanam melalui ekstensifikasi dan peningkatan IP disertai peningkatan produktivitas melalui penerapan pengembangan teknologi PTT (pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu)
b. Pelestarian sumberdaya lahan dan air, melalui :
• mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dengan mentaati Perda RTRW agar terwujud ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan
• Mengembangkan pengelolaan pemanfaatan air melalui pembuatan penampungan dan penyimpanan air (embung, waduk, cekdam), dan efisiensi pemanfaatannya.
• Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya lahan dan air pada daerah aliran sungai (DAS)
• Mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan berbasis ekologi, seperti pertanian terpadu, agroforestry dan pertanian organik
c. Penguatan cadangan pangan daerah, melalui:
• Mengembangkan kelembagaan cadangan pangan pemerintah daerah yang berfungsi untuk: stabilisasi harga tingkat petani, cadangan untuk keperluan darurat minimal 3 (tiga) bulan dan Buffer stock, serta fungsi sosial dan ekonomi lainnya yang bermitra dengan PNS, TNI/POLRI, BULOG dan instansi lainnya.
• mengembangkan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan terlantar, tanaman bawah tegakan perkebunan),

• menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
d. Peningkatan kelancaran distribusi dan Stabilisasi Harga, melalui:
• Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasca panen, distribusi, jaringan pemasaran serta membuka daerah yang terisolir
• mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dapat diakses sampai ke tingkat petani.
• mengembangkan sistem tunda jual dengan menyediakan dana talangan dan sistem resi gudang.
e. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melalui :
• Mensosialisasikan Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal secara berjenjang sampai tingkat perdesaan dan masyarakat.
• menyediakan paket-paket teknologi agroindustri pangan non terigu dan tehnik kuliner pada skala perdesaan, disertai pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat untuk penerapannya.
• meningkatkan peran kelembagaan lokal (PKK, Kadarzi, wanita tani, posyandu, dll) dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi
• meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam dan bergizi seimbang,
• meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini melalui muatan materi penganekaragaman pangan pada pendidikan formal,
• mengembangkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) yang tepat berbasis sumber daya lokal,
• menyusun dan mengimplementasikan Road Map pengembangan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal.
• Meningkatkan pengawasan tentang keamanan pangan baik makanan segar maupun olahan dengan meningkatkan peran Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Badan POM di daerah.
2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan:
a. Menurunkan kemiskinan dan kelaparan, melalui :
• meningkatkan koordinasi penanganan kelaparan dan kemiskinan,
• memantapkan sistem informasi daerah rawan pangan sampai tingkat desa dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG),
• memprioritaskan pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air bersih) pada daerah miskin/rawan pangan dengan sistem padat karya,
• meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat miskin,
• mengembangkan usaha ekonomi pada masyarakat miskin,
• melakukan Intervensi Gizi dan Kesehatan bagi anak BALITA gizi buruk dan gizi kurang,
• mengendalikan jumlah penduduk,
• mengembangkan Desa Mandiri Pangan
b. meningkatkan peran swasta dan BUMN/BUMD melalui pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan petani, penguatan modal, pengembangan sarana irigasi, penggunaan bibit unggul, dan menjamin pemasaran

3. Mengusulkan kepada pemerintah melalui Dewan Ketahanan Pangan untuk :
a. Membatalkan rencana pemberlakuan pajak penggunaan alat mesin dan sarana produksi pertanian
b. Merevitalisasi program KB Nasional
c. Mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria dan mempercepat terbitnya Undang Undang tentang Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
d. Mempercepat proses pembentukan Bank Pertanian

e. Melakukan identifikasi dan rehabilitasi jaringan irigasi dan waduk, dan perlindungan terhadap sumber mata air, serta embung pada daerah rawan air.
f. Menindaklanjuti dan memantau pelaksanaan Permendag tentang substitusi impor terigu dengan tepung lokal.
g. Mengembangkan penelitian spesifik lokasi untuk mendukung pengembangan pangan daerah baik aspek teknologi usahatani maupun agroindustri pangan
h. Menindaklanjuti dan Memantau Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa
i. Memanfaatkan lahan perkebunan dan kehutanan untuk pengembangan pangan melalui sistem tumpang sari

Semarang, 17 Juli 2009

Pimpinan Sidang :

1. Ir. H. Setiman, H. Sudin (Bupati Sanggau)

2. Ir. H. Budiarto, MT (Wakil Bupati Temanggung)

3. Agustinus Sukiman, SH (Wakil Bupati Landak)

PENGARAHAN Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pada : Pembukaan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan

2009-07-18T09:00:00.000-07:00

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang Terhormat :
• Saudara Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah;
• Saudara Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Jawa dan Kalimatan;
• Saudara Sekretaris DKP Provinsi se Jawa dan Kalimantan
• Saudara Ketua DPRD/Ketua Komisi B DPRD Kabupaten/Kota se Jawa dan Kalimantan
• Saudara Ketua Harian/Sekretaris DKP Kabupaten/ Kota se Jawa dan Kalimantan
• Para Undangan dan Peserta Sidang yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subahanallahu Wataala, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa kita terima. Kehadiran kita pada hari ini untuk mengikuti Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota untuk Wilayah Tengah, adalah wujud nyata dari karunia-Nya.
Kepada Saudara-Saudara semua saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena di sela-sela kesibukan dalam menjalankan tugas, telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan bertukar pikiran. Melalui forum Dewan Ketahanan Pangan kita berupaya menghasilkan rumusan penanganan terhadap permasalahan pangan yang masih kita hadapi sekarang, serta untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat guna membangun ketahanan pangan dalam jangka menengah dan panjang.
Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Gubernur selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah beserta jajarannya yang telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang dan mendukung penuh demi suksesnya acara Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan (DKP) ini.
Saudara-Saudara Peserta Sidang yang Berbahagia,
Saya sampaikan kepada Saudara-Saudara sekalian bahwa sesuai dengan mekanisme koordinasi DKP menurut Perpres No.83 Tahun 2006, Sidang Regional DKP untuk DKP Kabupaten/Kota merupakan forum koordinasi DKP dengan DKP Kabupaten/Kota dan forum yang sangat strategis untuk memecahkan masalah, merumuskan kebijakan serta menyatukan komitmen untuk pemantapan ketahanan wilayah.
Terkait fungsi strategis forum tersebut, dalam menyikapi isu yang berkembang akhir-akhir ini tentang lahan dan air, maka pada pertemuan ini juga akan diarahkan pada pembahasan isu tersebut. Mengingat pentingnya peran sumberdaya lahan dan air bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional, maka diperlukan suatu model pengelolaan sumberdaya alam yang memperhatikan aspek berkeadilan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan begitu, fungsi produksi dan fungsi pengatur tata air yang diharapkan dari suberdaya lahan dan air dapat berlangsung secara optimal sehingga memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Dalam Konferensi FAO-Regional Asia dan Pasifik bulan Maret 2009, masalah kelangkaan air ini dibahas secara mendalam. Beberapa butir penting yang dapat disampaikan dari pertemuan tersebut adalah :
• Kelangkaan air dan kompetisi pemanfaatan air ditambah dengan perubahan iklim, merupakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan pengikisan kemiskinan;
• Kelangkaan air dari sisi penyediaannya (supply side) harus ditangani secara sitematis pada skala nasional melalui penyempurnaan kebijakan, kelembagaan, hukum, ekonomi, dan hambatan teknis, serta strategi investasinya;
• Kelangkaan air dari sisi pemanfaatannya (demand side) harus ditangani dengan fokus pada efisiensi penggunaan air dan peningkatan produktivitas pertanian, on-farm water management, sistem irigasi, dan kebijakan nasional tentang air dan irigasi.
Saudara-Saudara Peserta Sidang yang Berbahagia,
Semakin meningkatnya pertambahan penduduk, serta adanya perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fregmentasi lahan pertanian pangan yang dapat mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian pangan. Sementara itu terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah memerlukan penanganan yang cepat dan serius. Sudah waktunya bagi kita semua untuk melindungi ketersediaan lahan yang berkelanjutan untuk penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh warga negara. Pada sisi penyediaan payung hukum, pada saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas secara seksama Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Merespon perkembangan situasi sumberdaya alam yang semakin terbatas, Dewan Ketahanan Pangan sebagai salah satu lembaga koordinasi yang mempunyai tugas untuk memberikan masukan bagi perumusan kebijakan ketahanan pangan, berinisiatif untuk membahas masalah tersebut secara lebih mendalam. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sidang Regional DKP Kabupaten/Kota ini diusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Air Untuk Kemandirian Pangan Nasional”.
Saudara-Saudara Sekalian,
Isu lain yang juga menjadi perhatian kita semua terkait dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan dan ketergantungan terhadap pangan pokok beras adalah masalah Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Dengan terbitnya Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkrit untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan, dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang sangat besar dalam menghasilkan pangan lokal yang beranekaragam pada setiap wilayah. Saya harapkan kita semua bekerja keras dan secara sinergis memadukan kekuatan dan segala daya upaya untuk menggerakkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan ini melalui program-program yang realistis dan terukur.
Saudara-Saudara sekalian,
Saya berharap agar forum Sidang Regional ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan membangun kerja sama antar daerah dalam rangka membangun ketahanan pangan masyarakat. Marilah kita dengan bersungguh-sungguh mengalokasi sumberdaya yang memadai, membuat strategi yang tepat dan mekanisme koordinasi yang efektif, agar dukungan dari stakeholders dapat bersinergi menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat untuk memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Demikianlah hal-hal yang ingin saya sampaikan pada Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan hari ini. Semoga melalui Sidang ini, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Jawa dan Kalimantan, serta seluruh stakeholders menjadi lebih peduli terhadap kondisi ketahanan pangan masyarakat dan siap menjalankan tugasnya masing-masing. Saya berharap bahwa rumusan kebijakan dan program yang dihasilkan dalam pertemuan ini akan menjadi dasar pola pikir dan pola tindak bersama (common platform) bagi para stakeholders untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanawata’ala, memberikan petunjuk dan perlindungannya pada kita semua. Selamat bekerja.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menteri Pertanian RI/
Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

ANTON APRIYANTONO

PANEN PERDANA KEBUN PKK BLORA

2009-07-10T00:56:00.000-07:00

KKP BLORA MENGIKUTI SOROPADAN AGRO EXPO IV 2009

2009-07-09T19:17:00.000-07:00

Dalam Soropadan Agro Expo IV 2009 Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora telah mengikuti dari pembukaan hingga penutupan kegiatan pameran.

Kegiatan Soropadan Agro Expo ini telah dilaksanakan sejak tahun 2003 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan selanjutnya dilaksanakan dua tahun sekali. Hal ini sebagai upaya membuka peluang dan mengembangkan jaringan pasar Global komoditas Agro serta sebagai ajang transfer informasi dan teknologi pertanian. Kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani dan memperkokoh kemitraan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan parapihak yang terlibat dalam kegiatan aribisnis serta dapat meningkatkan dan memperluas jaringan pemasaran bagi produsen dan pengusaha agro Nasional dan Internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Blora, melalui Kantor Ketahanan Pangan perlu untuk mengikuti kegiatan ini.

TUJUAN

Meningkatkan akses pasar global melalui forum temu usaha antara petani dan buyer lokal, nasional maupun internasional.
Meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan.
Meningkatkan kemitraan dan akses petani terhadap informasi dan teknologi pertanian.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Tanggal : 25-30 Juni 2009

Waktu : 09.00-21.00 WIB

Tempat : Kawasan Agrowisata & STA Soropadan

Jl. Raya Magelang km.13 Pringsurat –

Temanggung Jawa Tengah- Indonesia

Peninjauan stand oleh Menteri Peranian

Kunjungan Stand oleh Gubernur Jawa Tengah

Pameran diikuti 97 stand, yang memamerkan komoditas dan produk pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Lembaga pemerintah selain beberapa dinas dan instansi di provinsi, dari seluruh kabupaten dan kota se-Jateng.

Beberapa provinsi di luar Jateng yang memastikan ikut SAE 2009 ada delapan, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jabar, Jatim, Banten, DKI Jakarta, dan DIY. Swasta yang ikut selain Jateng, dari Jabar dan DKI Jakarta.

Untuk kabupaten Blora yang diwakili oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora telah menampilkan beberapa produk pangan olahan hasil dari beberapa kelompok wanita tani, beberapa umbi-umbian baik umbi maupun pohonnya, dan tidak lupa juga dipamer handicraft dari kayu jati.

Tema yang tertuang dalam backdrop adalah : Menuju Blora yang Wareg.

Pada Soropadan Agro Expo IV 2009 yang dibuka oleh Menteri Pertanian, stand Kabupaten Blora mendapat Kunjungan dari Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Tengah.

PENUTUP

Dengan mengikuti pameran SAE IV 2009 ini diharapkan akan membantu Kelompok Wanita Tani dalam mempromosikan produk-produknya.

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

2009-06-22T22:41:00.003-07:00

Ketahanan pangan merupakan isu utama Departemen Pertanian dalam pembangunan pertanian Kabinet Persatuan Nasional, Kabinet Gotong Royong (1999-2004) maupun Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Hal ini karena ketahanan pangan sangat berkaitan erat dengan ketahanan soSial, ketahanan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan. Ketahanan pangan ini terkait dengan keterjangkauan pangan hingga sampai ke tingkat rumah tangga berkaitan erat dengan peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. Kejadian kerawanan pangan dan gizi buruk mempunyai efek yang negatif bagi pemerintah yang berkuasa.

Beberapa hal yang termasuk dalam upaya membangun ketahanan pangan adalah: membentuk lembaga yang berfungsi sebagai pengelola cadangan pangan, distribusi pangan, penyangga pangan, juga keamanan pangan (menyangkut kesehatan dan mutu gizinya).

Lumbung Desa

Salah satu embrio dari lembaga cadangan pangan ini adalah lumbung desa: Keberadaan lumbung desa ini tidak lepas dari ide Residen Cirebon tahun 1902. Messman, orang Belanda, yang saat itu menjabat sebagai Residen Cirebon dan Sumedang (Jabar). Gagasan tersebut muncul oleh kekhawatiran Messman akan kemungkinan terjadinya kerawanan pangan di daerah yang dipimpinnya. Dalam pemikirannya, apabila para petani memiliki tabungan padi atau gabah maka pada masa-masa paceklik kebutuhan pangan mereka akan tetap tercukupi. Setelah ide diterima oleh pemerintah Hindia Belanda maka dinas yang menangani adalah Dienst voor Volkscreditwiysen (Dinas Perkreditan Rakyat). Dinas tersebut bernaung di bawah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri Pemerintah Hindia Belanda saat itu. .

Lumbung desa, baik yang dibangun atas prakarsa dan swasembada desa maupun bantuan pemerintah, pesat bermunculan di berbagai pelosok dan banyak diantaranya masih bertahan hingga paruh awal tahun 1990-an. Berdasar catatan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) tahun 1993-1994 diketahui masih terdapat 12.655 lumbung desa yang terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Madura. Akan tetapi dengan berjalannya waktu maka keberadaan lumbung desa ini semakin lama semakin melemah karena kekurang mampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman. Para petani sekarang ini lebih suka menjual hasil panennya dari pada menyimpan di lumbung desa.

CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa)

Keberadaan cadangan pangan di pemerintahan desa diamanatkan dalam PP 68/2002 tentang Ketahanan Pangan masih terbatas pada cadangan pangan masyarakat, sedanga untuk cadangan pangan pemerintah desa realisasiya belum nyata. Memang pada saat ini ada BULOG, tetapi dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah dimana Bulog menjadi Perum maka tentu berdampak pada manajemen stok beras sehingga kurang bisa menyentuh pada ketahanan pangan di tingkat keluarga. Selanjutnya perlu diuraikan mengenai CPPD ini:

1. CPPD di pedesaan harus didasarkan atas keragaman potensi lokal.

2. Prinsip yang dipegang adalah terjangkau, tanggungjawab, merata, terbuka.

3. CPPD/BUMDes adalah lembaga ekonomi dibawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa tetapi terpisah manajemennya sehingga aparat pemerintah desa tidak dapat ikut campur secara langsung.

Skema Pengembangan CPPD

1. Pola/Tipe1

Pengembangan unit Usaha Pangan Mandiri (desa belum mempunyai BUMDes serta tidak ada usaha pendukung lainnya atau usaha ekonomi produktif yang eksis).

2. Pola/Tipe 2

Pengembangan Unit Usaha Pangan Mandiri (desa belum membentuk BUMDes tetapi sudah memiliki usaha simpan pinjam atau usaha ekonomi produktif lainya yang eksis)

3. Pola/Tipe 3

Pengembangan Unit Pangan dalam BUMDes (desa telah membentuk atau memiliki BUMDes yang terdiri dari sejumlah unit usaha yang telah berkembang.

Begitu pentingnya cadangan pangan ini sehingga perlu para pengambil keputusan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, serta para Kepala Desa untuk mencari peluang mana yang dapat dilakukan untuk kemakmuran warganya. Idsya Allah.

2009-06-12T10:16:00.000-07:00

HARGA KEBUTUHAN POKOK

2009-04-01T22:26:00.000-07:00

BAHAN PANGAN POKOK (23 Maret 2009)
I. BERAS
1.1' Ramos (Super) Rp 5.700,-/kg
1.2. Medium Rp 5.300,-/kg
1.3. Kwalitas lain Rp 5.100,-/kg
1.4. Beras ketan Rp 7.500,-/kg

2. GULA PASIR
2.1. Lokal DN Rp 7.300,-/kg
2.3. Eks. Impor Rp 8.000,-/kg

3. MINYAK GORENG
3.1. Minyak botol (1 lt) Rp 11.375,-/liter
3.2. Minyak kemasan refil Rp
3.3. Minyak curah Rp 8.100,- /liter

4. CABE
4.1. Cabe merah besar Rp
4.2. Cabe merah kriting Rp 7.000,- /kg
4.3. Cabe rawit

5. BAWANG MERAH Rp 12.000,- /kg

6. KACANG TANAH Rp 12.000,- /kg

7. DAGING SAPI
7.1. Khas (kelas I) Rp 60.000,- /kg
7.2. Murni (kelas II) Rp 55.000,- /kg

8. DAGING AYAM
8.1. Ras Rp 20.000,- /kg
8.2. Kampung Rp 36.000 ,- /kg

9. TELUR AYAM
9.1. Ras Rp 12.500,-/kg
9.2. Kampung Rp 1.200,-/butir

BAHAN PANGAN LAINNYA
1. POLOWIJO
1.1. Jagung pipil Rp 2.000,- /kg
1.2. Kedele Impor Rp 5.900,- /kg
1.3. Kedele lokal Rp 6.000,- /kg
1.4. Kedele hitam Rp 8.000,- /kg
1.5. Kacang hijau Rp 8.500,-/kg
1.6. Ketela pohon Rp 1.000,-/kg
1.7. Ubi jalar RP 2.000,-/Kg

2. BAHAN PANGAN SAYUR MAYUR
2.1. Kobis Rp 3,500,-/kg
2.2. Kentang Rp 6.000,-/kg
2.3. Wortel Rp 3500,-/kg
2.4. Tomat Rp 8000,-/kg
2.5. Bawang putih Rp 3500,-/Kg
2.6. Kelapa kupas Rp 3000,-/kg
2.7. Bayam Rp 500,-/ikat
2.8. Kangkung RP 350,-/ikat
2.9. Sawi Rp 1500,-/ikat
2.10.Kacang panjang Rp 1000,-/ikat

3. BAHAN PANGAN UMUM LAINNYA
3.1. Kopi glondong Rp 20.200,-/kg
3.2. Jahe Rp 4500,-/kg
3.3. Kencur Rp 5000,-/kg
3.4. Kunyit Rp 2000,-/kg
3.5. Lengkuas Rp 5000,-/kg
3.6. Emping mlinjo Rp 24.000,-/kg
3.7. Garam
- Briket Rp 1.250,-/kg
- Halus Rp 250,-/kg
3.8. Gula merah Rp 9.500,-/kg

4. BAHAN PANGAN LAUK-PAUK
Ikan segar :
4.1. Bandeng Rp 20.000,-/kg
4.2. Lele Rp 15.000,-/kg
4.3. Tongkol Rp 16,000,-/kg
4.4. Kakap RP 20.000,-/kg
4.5. Udang Rp 32.000,-/kg

Ikan Kering :
4.1. Teri Rp 50.000,-/kg
4.2. Layur RP 30.000,-/kg
4.3. Pedo Rp 25.000,-/kg
4.4. Gabus Rp 25.000,-/kg

lauk Olahan Industri
4.1. Tahu Rp 4.000,-/kg
4.2, Tempe Rp 7.500,-/kg
4.3. Telur asin Rp 1500,-/butir

5. BAHAN BAKAR
5.1. Premium Rp 4.500,-/liter
5.2. Solar Rp 4.500,-/liter
5.3. Minyak tanah RP 3.000,-/liter

DINNER DENGAN GEMBILI

2009-03-31T03:11:00.001-07:00

Dinner tidak harus pakai nasi. Sore ini aku makan dengan sayur asem yang kacang panjang, daun ubi jalar dan potongan-potongan gembili. Boleh percaya boleh tidak, makan malamku terasa lebih lezat dari biasanya. Tak perlu pakai nasi. Karena gembili di sini sudah menjadi gantinya karbohidrat
Coba perhatikan cara saya menikmati makan malamku . Siapapun pasti setuju bahwa saya merasakan kelezatan yang luar biasa. Hmmmm.

Dan.......... harus nambah. Sayuran sangat bagus untuk kesehatan. Jangan lupa tabah sambal.

Jangan lupa juga, lauk ikan tongkol goreng. Dilihat dari nilai gizinya saya kira sudah cukup. Nah untuk para blogger yang kebetulan mampir di blog kami, silahkan mencoba. Ingat! Menu makan malam hari ini adalah sayur asem kacang panjang, daun ketela rambat, sambal, dan lauknya.... ikan tongkol goreng. dijamin. Mak nyusssss.

GEMBILI

2009-03-29T00:15:00.000-07:00

Gembili (Dioscorea esculenta L., suku gadung-gadungan atau Dioscoreaceae) merupakan tanaman umbi-umbian yang sekarang sudah sulit dijumpai di pasar. Gembili ini merupakan pangan alternatif yang cukup enak. Penanamannya masih cukup luas di pedesaan walaupun juga semakin terancam kelestariannya. Umbi biasanya direbus dan bertekstur kenyal. Umbi gembili serupa dengan umbi gembolo, namun berukuran lebih kecil. Umbinya kalau direbus cukup empuk. Harga sati kilogram dipasar Rp 3.000,-

Tumbuhan gembili merambat dan rambatannya berputar ke arah kanan (searah jarum jam jika dilihat dari atas). Batangnya agak berduri.

Gembili dianggap sebagai tumbuhan berpotensi besar di masa depan. Berbagai penelitian untuk melestarikan keragaman hayati dan pengolahan umbinya (dibuat menjadi etanol atau minuman beralkohol) telah dilakukan.

Coba lihat gambar di atas. Gembili ini benar-benar menggugah selera.

Silahkan mencoba. Dijamin ketagihan.

RENSTRA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA

2009-03-24T22:58:00.000-07:00

Visi:
Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman dan beragam, merata dan terjangkau untuk setiap rumah tangga di Kabupaten Blora.

Misi :
1. Terwujudnya ketersediaan pangan dari keragaman hayati sumberdaya domistik secara optimal.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lumbung pangan masyarakat.
3. Meningkatnya peran pemerintah dalam mengembangkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan desa.
4. Berkembangnya Pengelolaan Cadangan Pangan secara Terdistribusi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas cadangan pangan di Kabupaten Blora.
5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan untuk memperpanjang daya simpan.

Tugas Pokok dan Fungsi:
Dasar: Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora.

Tugas Pokok
Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokoknya kantor Ketahanan Pangan mempunyai Fungsi:
a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketahanan dan keamanan pangan;
c. Pengkoordinasian peningkatan produksi pangan;
d. Pengembangan keanekaragaman pangan;
e. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan.
f. Pengelolaan dan pengkoordinasian cadangan pangan;
g. Pengelolaan dan pengordinasian infrastruktur distribusi pangan.
h. Pengumpulan data dan analisa mutu, gizi, konsumsi dan keamanan produk pangan masyarakat.
i. Penyuluhan ketahanan pangan.
j. Penerapan standar batas minimum residu.
k. Pengolahan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
l. Penyuluhan ketahanan pangan.
m. Perlindungan varietas dan sumber daya genetik;
n. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan penganekaragaman serta keamanan pangan lingkup kabupaten, kecamatan, dan desa.
o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan.
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Kantor:
Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan.

Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Kepala Kantor dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, melaksanakan tugas kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan rencara kegiatan, melaksanakan penatausahaan keuangan, kepegawaian dan urusan umum, mengkoordinasikan penusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai bidang tugasnya.

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, emandirian pangan, pembinaan dan pengelolaan istribusi pangan, pemasaran pangan dan analisis akses harga pangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

Seksi Keanekaagaman dan Ketahanan Pangan
Seksi Keanekaragaman dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor an menyiapkan permusan kebijakan teknis, pembinaan an pelaksanaan di bidang kosumsi pangan, pengolahan dan penganekaragaman pangan, serta melaksanakan tugas lain