INFORMASI HARGA DI PASAR BLORA

Per Kilogram

1. Beras biasa : Rp 5.500,-
2. Beras super : Rp 6.000,-
3. Beras ketan : Rp 8000,-
4. Gula impor : Rp 10.500,-
5. Gula lokal : Rp 11.000,-
   
6. Minyak botol : Rp 12.500,-
7. Minyak curah filma : Rp 11.000,-
8. Minyak curah : Rp 10.000,-
9. Cabe merah : Rp 8.000,-
10. Cabe rawit : Rp 8.000,-
11. Cabe ijo : Rp 6.000,-
12. Bawang putih : Rp 14.000,-
13. Bawang merah : Rp 10.000,-
14. Ayam kampung : Rp 25.000,-
15. Ayam potong : Rp 18.000,-
16. Daging kambing : Rp 50.000,-
17. Daging sapi : Rp 60.000,-
18. Tepung terigu : Rp 5.500,-
19. Ikan asin : Rp 6.000,-
20. Kacang tanah : Rp 12.000,-
21. Singkong : Rp 2.000,-
22. Ketela rambat : Rp 1.500,-
23. Ikan laut manyaran : Rp 12.000,-
24. Ikan laut anyaran : Rp 14.000,-
25. Ikan bandeng : Rp 14.000,-
    

LAUNCHING PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN WEBSITE KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BLORA

Dengan menabuh jedor milik kelompok Seni Jedor Kalurahan Karangjati, Bupati Blora Drs.RM. Yudhi Sancoyo MM. melaunching Percepatan Penganekaragaman Pangan di Kabupaten Blora sekaligus melaunching websit Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora. Selain itu juga dilakukan penebaran ikan nila di rawa Karangjati, ikan gurami di kolam Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, serta penanaman pohon sukun.

INFO HARGA BERAS

Kradenan dan Kunduran:
1. Gabah kering panen (GKP): Rp 2.500,-/Kg
2. Beras di tingkat penggilingan: RP 4.900,- s/d Rp 5.300,-/Kg

Wilayah Panen:
1. Kecamatan Kunduran.
2. Kecamatan Ngawen sebagian.
3. Kecamatan Kradenan.
4. Kecamatan Kedungtuban.
5. Kecamatan Cepu.

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN

1. Gabah Kering Panen dengan kadar air maksimum 25 % dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp 2.640,-/kg di petani, atau Rp 2.685,-/kg di penggilingan.
2. Gabah Kering Giling dengan kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp 3.300,-/kg di penggilingan, atau Rp 3.345,-/kg di gudang Bulog.
3. Beras dengan kadar air maksimum 14%, bulir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp 5.060,-/kg di gudang Bulog.
   

RAPAT KONSOLIDASI PERCEPATAN PENGANEKARAKAMAN PANGAN

Dalam rangka upaya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi bebrapa kegiatan melalui anggaran APBD dan APBN tahun 2010. Untuk itu telah dilaksanakan rapat Konsolidasi dengan tingkat kabupaten/kota pada:

Hari / Tanggal :Selasa, 9 Februari 2010

Waktu : Pukul, 09.00 s/d selesai.

Tempat : Ruang Sidang BKP Prov. Jateng.

Adapun hasil dari rapat konsolidasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, bahwa mewujudkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah bersama masyarakat. Secara makro kondisi ketahanan pangan Jawa Tengah tahun 2009 cukup mantap, sebagai salah satu indikatornya adalah beberapa komoditas pangan mengalami surplus yaitu beras 2,57 juta ton, jagung 1,8 juta ton, ubi kayu 816,8 ribu ton, ubi jalar 65,3 ribu ton, kacang tanah 133,3 ribu ton, kacang hijau 87, 9 ribu ton, gula 57,5 ribu ton, daging 55,5 ribu ton dan telur 19,9 ribu ton. Sedangan untuk beberapa komoditas masih mengalami defisit yaitu kedelai 598,9 ribu ton, ikan 9,6 ribu ton dan susu 209,9 ribu ton. Namun demikian secara mikro ketahanan pangan rumah tangga sebagian penduduk masih perlu mendapat perhatian terutama pada golongan penduduk yang kurang mampu yang pada umumnya kurang mempunyai ases pangan yang baik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah melalui penganekaragaman pangan, yaitu proses pengembangan produk pangan yang tidak tergantung kepada satu jenis bahan saja, tetapi memanfaatkan macam-macam bahan pangan. Penganekaragaman pangan ini terutama ditentukan oleh produksi pangan dan perkembangan teknologi pengolahan pangan yang dapat menghasilkan berbagai macam produk pangan olahan yang beranekaragam, aman dan bergizi.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dari aspek konsumsi pangan terlihat dari pencapaian skor PPH (Pola Pangan Harapan), skor PPH yang telah dicapai di Jawa Tengah tahun 2009 adalah 83,70, meningkat 0,44 dibanding tahun 2008. Sedang untuk Blora kor PPH adalah 88,8 Secara makro, pada tahun 2009 konsumsi energi dan protein penduduk Jawa Tengah berada diatas angka kecukupan gizi. Konsumsi energi telah mencapai 2.397 kkal/kap/hari dan protein mencapai 58,90 gr/kap/hari (AKG untuk konsumsi energi adalah 2000 kkal/kap/hari dan konsumsi protein adalah 52 gr/kap/hari).

PPH Jateng tahun 2009 memang sudah meningkat namun beberapa konsumsi kelompok pangan masih memerlukan perhatian antara lain konsumsi umbi-umbian (80,00%), pangan hewani (67 %), sayur dan buah (83,00%), khusus untuk konsumsi beras selama 5 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, untuk tahun 2008 konsumsi beras di Jawa Tengah 275,53 gram/kapita/hari (anjuran 275 gr/kap/hari), namun untuk konsumsi terigu terus mengalami kenaikan dari 9,7 gram/kapita/hari pada tahun 2002 meningkat menjadi 12,27 gram/kapita/hari pada tahun 2008. Jika diilustrasikan dengan penduduk Jawa Tengah yang mencapai 32 juta jiwa pada tahun 2008, maka kebutuhan konsumsi akan terigu dapat mencapai 3.926,4 ton. Dari ilustrasi ini menggambarkan betapa besar ketergantungan Jawa Tengah terhadap impor terigu yang akan menggerogoti perekonomian masyarakat Jawa Tengah 5 hingga 10 tahun kedepan. Saat singkong disingkirkan , bangsa ini menjadi pengimpor gandum, dimana setiap tahun 6 (enam) juta ton gandum didatangkan dari negara-negara maju, dengan bea masuk rendah bahkan 0 persen. Itu agar tepung terigu tetap ada dan mi instant tetap tersedia, padahal mi tidak hanya dapat dibuat dari tepung terigu saja tapi dapat dibuat dari tepung lainnya misalnya ubi, jagung, ganyong dan lainnya.

Dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, hal ini menunjukkan bahwa penganekaragaman konsumsi pangan merupakan program yang strategis dalam upaya untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan dan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima dan cerdas, penganekaragaman konsumsi pangan dimaksudkan juga untuk pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) melalui pengembangan sumberdaya lokal. Dalam kabinet bersatu jilid II, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan menjadi program prioritas dan merupakan program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dari Departemen Pertanian.

Sesuai amanat dari PERPRES 22 tahun 2009 yang di Jawa Tengah sudah ditindaklanjuti dengan PERGUB nomor 41 tahun 2009, sasaran yang ingin dicapai adalah tercapainya skor PPH 88,11 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015, lebih rinci sasaran skor PPH yang ingin dicapai Jawa Tengah tahun 2010 adalah 88,11. Strategi yang ditempuh adalah pertama, internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan melalui advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi, kedua, pengembangan dan industri pangan local.

Dalam upaya mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan telah banyak upaya yang telah dilakukan antara lain pelatihan berbagai pengembangan pangan olahan berbahan baku lokal, pengembangan pekarangan, pengembangan preferensi pangan, lomba cipta menu pangan lokal untuk mengangkat citra pangan lokal, pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku industri olahan pangan, pemberian penghargaan kepada kelompok wanita yang telah berhasil dalam mengembangkan olahan pangan lokal dan menjadi penggerak dalam pengembangan olahan pangan lokal, kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah, lomba cipta menu pangan lokal untuk mengangkat citra pangan lokal dll. Pada tahun 2010 kegiatan tersebut masih terus kita kembangkan bahkan untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan mendapatkan respon yang positif dari DPRD Jawa Tengah, terlihat dari dukungan anggaran APBD provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Optimasi Pemanfaatan Pekarangan yang awalnya direncanakan 6 Kabupaten (12 paket) atas inisiasi dari DPRD ditingkatkan menjadi 20 Kabupaten (40 paket).

Selanjutnya untuk tercapainya sasaran yang ingin akan kami lakukan dengan:

1. Segera menindaklanjuti PERPRES Nomor 22 tahun 2009 dan PERGUB tahun 2009 dalam PERBUP/PERWALIKOTA, karena PERGUB/PERWALIKOTA ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Mempersiapkan kegiatan 2010 ini dengan sebaik-baiknya melalui konsolidasi dengan tingkat kecamatan dan desa, koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh sinergitas;

3. Fasilitasi kegiatan baik dari dana APBN maupun APBD Provinsi sangat terbatas, untuk itu perlu dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten/kota, partisipasi dari tokoh masyarakat, TP PKK dan elemen masyarakat lainnya;

4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berupa gerakan moral masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahamannya tentang arti pentingnya pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman dengan memanfaatkan potensi local.

KEGIATAN APBD I DAN APBN DI KABUPATEN BLORA

APBD :1. Analisis Pola Konsumsi.

2. B2SA SD/MI

APBN (TP) Diversifikasi Pangan.

APBN (DK) Publikasi dan Promosi

Kegiatan Analisis Pola Konsumsi dengan melatih petugas untuk melakukan survey untuk menentukan pph (Pola Pangan Harapan).

Kegiatan B2SA SD/MI yaitu kegiatan berupa memberikan makanan bergisi pada 1 SD atau MI di desa yang ada kegiatan Mandiri Pangan sebanyak 75 orang selama 60 hari.

Kegiatan TP Diversifikasi pangan dengan memerikan bantuan alat pembuat tepung ketela kepada KWT.

APBN (DK) Publikasi dan Promosi berupa:

1. Workshop Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal.
2. Lomba Cipta Pangan Olahan Berbahan Pangan Lokal.
3. Gelar Pangan Lokal berbasis Sumberdaya Wilayah.
4. Pekan Pangan Lokal berbasis Sumberdaya Wilayah.

PELUNCURAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN OLEH MENTERI PERTANIAN

MATARAM – Menteri Pertanian Suswono meluncurkan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Mataram, NTB, Sebtu (30/1). Secara simbolik Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA 2009) itu diserahkan Mentan kepada Gubernur NTB TGH Zainul Majni MA disaksikan Direktur World Food Program Indonesia Coco Usyiyama.

Merupakan hasil kerjasama Badan Ketahanan Pangan Deptan danWFP, kata Mentan, peta ketahanan dan kerentanan pangan itu diharapkan menjadi basis dalam penencanaan dan penentuan sasaran program pembangunan di suatu daerah, khususnya pemberdayaan masyarakat, kemandirian pangan dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 1: Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Drh. R. Gundala Wejasena MP bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Dr. Ir. Ahmad Suryana.



Gambar 2. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Drh. R. gundala Wejasena MP. bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Ir. Gayatri Indah Cahyani MP di depan stad BKP Jateng pada acara Peluncuran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.